DPR YANG ANTI RAKYAT

Rencana Pembangunan Gedung Mewah Anggota Dewan tersebut hanyalah salah satu dari sikap anti rakyat yang ditunjukkan wakil rakyat tersebut dengan tetap ngotot untuk membangun gedung mewahnya dibalik penderitaaan rakyatnya.
Pada awal pelantikan saja wakil rakyat sudah menunjukkan ketidak peduliannya sama rakyat, Hal ini bisa dilihat dalam acara pelantikan wakil rakyat priode 2009-2014 yang lalu mereka wakil rakyat ini seakan tak peduli dengan rakyatnya mereka menghambur-hamburkan uang rakyat sebanyak 11 Milyar hanya untuk acara seremonial dua jam saja untuk acara pelantikan tersebut. Metro TV 7/9/09 memyebutkan biaya untuk pembuatan PIN anggota DPR perorang mencapai Rp.5 juta. Dan biaya 11 milyar tersebut tadi itu baru dari KPU saja. sedangkan dari DPR sendiri, Setjen DPR menganggarkan 26 Milyar atau sekitar Rp.46,5 juta per anggota untuk biaya pindah tugas bagi anggota baru yang terpilih dari daerah. (Kompas.com 09/09/09). Baru beberapa bulan dilantik dan belum menunjukkan kinerjanya, beberapa waktu lalu ramai diberitakan tentang kunjungan para anggota DPR ke beberapa Negara dengan alasan Study banding seperti ke Amerika, Yunani, Afrika Selatan dan sejumlah negara Eropa. Lagi-lagi STUDY BANDING alasan mereka, tetapi dinilai beberapa kalangan lebih merupakan pelesiran para anggota DPR menggunakan uang rakyat. Menurut SEKJEN FORUM INDONESIA untuk Transparansi anggaran Yuna Farhan , Setiap kali kunjungan ke luar negeri, tiap anggota mendapat uang saku sebesar Rp 20 juta hingga 28 Juta ditambah lagi uang repsentasi US$ 2000. Koalisi Masyarakat Sipil memperkirakan, pada tahun 2010 dana study banding DPR telah mencapai Rp 162,94 Milyar dan berpotensi tindak pidana korupsi (Bisnis.com, 16/09/10. lalu apakah ada hasil study banding tersebut yang langsung dirasakan rakyat. tanya saja pada diri sendiri, mungkin jawabannya tidak ada. Kasus diatas hanyalah secuil contoh betapa wakil rakyat ini lebih peduli terhadap dirinya ketimbang terhadap rakyat yang mereka wakili. Faktanya selama ini DPR abai terhadap derita rakyatnya yang menjadi rakyat miskin di negerinya sendiri. saat ini sebagaimana kita ketahui PULUHAN JUTA rakyat di negeri ini masih dihimpit kemiskinan dan kebodohan, Namun tak ada tindakan nyata dari anggota dewan tersebut yang telah berkali-kali study banding ke luar negeri. Malah setali dua tali DPR bersama pemerintah menyetujui APBN anti rakyat yang diajukan pemerintah seperti APBN 2011. Dari hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap APBN 2011 misalnya ditemukan data bahwa anggaran PELESIRAN anggota dewan membengkak dari rencana Rp 20,9 triliun (RAPBN 2011) menjadi Rp 24,5 Triliun (APBN 2011). Menurut FITRA, Belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. seperti APBN 2010 pemerintah menetapkan anggara perjalanan Rp.16,2 triliun, lalu membengkak menjadi 19,5 Triliun (Rpublika 17/01/11.
Membengkaknya biaya jalan-jalan anggota tersebut bukan semata karena peran pemerintah melainkan persetujuan dari DPR juga. Jumlah anggaran perjalanan tersebut jauh lebih besar dari anggaran JAMKESMAS 2011 yang hanya Rp 5,6 triliun,padahal anggaran JAMKESMAS tersebut sangat penting dan langsung dirasakan rakyat, tetapi apa mau dikata begitulah kenuyataannya.Menurut FITRA pemerintah justru memengkas belanja fungsi kesehatan dari 19,8 triliun (APBN 2010) menjadi 13,6 triliun (APBN 2011). Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan GIZI buruk pada balita hanya 209,5 milyar,padahal dari berbagai data di Negeri ini terdapat 4,1 juta balita yang mengalami gizi buruk. berarti jika dialokasikan setiap balita hanya dapat Rp 50 ribuan/ balita/ tahun atau sekita 4 ribuan rupiah / bulan / balita. sungguh ironis.
Disamping itu menurut data pada akhir tahun 2010 tercatat 31,02 juta penduduk negeri ini masih miskin. disisi lain dengan alasan untuk menghemat anggaran, Pemerintah justru memutuskan melakukan pembatasan BBM bersubsidi. ironis rakyat negeri ini mau jadi apa nantinya. Kebijakan pemerintah membatasi bbm bersubsidi selalu menjadi pilihan pemerintah untuk menghemat anggaran tetapi malah menyengsarakan Rakyat.